PRO DAN KONTRA PENGGUNAAN FASILITAS DPR

PRO DAN KONTRA PENGGUNAAN FASILITAS DPR

1. Rumusan Masalah : bagaimana pro dan kontra tentang penggunaan fasilitas DPR?

2. Data :

A. Media Cetak

• study banding DPRD Cimahi dilaporkan.

Isi berita : Tentang rencana study banding DPR kota Cimahi yang didalamnya terjadi penyimpangan.

• Itoc : Dewan Jangan Asal Ngomong ! (Kisruh Pembangunan Bandung Cimahi Junction)

Isi berita : Berita ini berisi tentang pembangunan pusat niaga Bandung Cimahi.

• DPRD usulkan anggaran tambahan Rp.6,21 Miliar

Isi berita : berita ini tentang anggota DPRD yang kembali meminta tambahan Rp.6,21 Miliar untuk APBD.

• Puan siap beri sanksi Tegas

Isi berita : berita ini tentang sejumlah pejabat yang berkunjung keluar negeri ketika negara kita dirundung bencana.

• Fraksi DPR sepakat rombak anggota BK

Isi berita : pimpinan DPR akan merombak anggota BK, yang melanggar kode etik saat study banding ke Yunani.

• DPR harus belajar dari kegagalan Proglenas

Isi berita : DPR diminta beljar untuk menyusun RUU, jangan sibuk saja study banding ke luar negeri.





B. Media Elektronik

• Fasilitas mewah tak pengaruhi produktifitas anggota DPR

Isi Berita : Kinerja DPR selama ini yang masih kurang dari harapan masyarakat banyak,membuat para politisi yang ngantor disenayan ini dinilai belum layak mendapatkan gedung baru dengan fasilitas Wah. Apalagi fasilitas itu juga kecil korelasinya dengan produktifitas kerja.

•  Kinerja Anggota DPR RI memburuk

Isi Berita : Survei yang dilakukan lembaga peneliti Charta Politik mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota DPR 2009-2014 lebih buruk bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

• Evakuasi kinerja Anggota DPR : Perintah UU MD3 dan Tata tertib DPR

Isi Berita : Pengaturan tentang kewajiban DPR menyampaikan laporan kinerja tersebar dibeberapa ketentuan dalam UU MD3, berdarkan alat kelengkapan yang diperintahkan, misalkan Pasal 96 ayat (7) untuk komisi, Pasal 102 ayat (1) huruf i untuk badan legislasi, Pasal 127 ayat (4) untuk badan kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga pada pasal 133 huruf e, dan pasal 120 ayat (2) untuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kewajiban menyampaikan laporan kinerja tidak hanya ditujukan kepada alat kelengkapan, namun juga anggota DPR yang merupakan (anggota) fraksi, sebagaiman diatur dalam pasal 80 ayat (2).

• Kinerja Anggota DPR Periode 2004-2009 Dinilai sangat lemah.

Isi Berita : Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan, setiap mekanisme pengambilan keputusan di DPR sudah cukup jelas, DPR selalu berusaha membangun check and balance dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “ Boleh- boleh saja beliau ( Amin Rais ) mengatakan seperti itu, saya tidak mengerti apa maksudnya, saya anggap pernyataan itu tidak benar,” katanya sebelum melakukan hearing dengan DPRD Papua di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/02), menanggapi pernyataan mantan ketua MPR Amin Rais, yang menyatakan untuk kesekian kalinya, bahwa DPR periode saat ini hanya sebagai tukang stempel kebijakan Pemerintah.

• Anggota DPR sering bolos

Isi Berita : JAKARTA – Politisi Partai Amanat Nasional, Ratu Munawaroh, menjadi terkenal karena pada masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat antara 5 april sampai 18 Juni 2010, tercatat tak pernah hadir di sidang Paripurna. Apa penjelasan Fraksi PAN mengenai istri Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.

• Kinerja DPRD Sumut Tak Maksimal

Isi berita : “ Kegiatan anggota dewan cenderung pada rutinitas rapat, dan sangat memilukan rapat cenderung membahas kepentingan dewan sendiri,” ungkap Prof. Dr.Ir .Zulkarnain Lubis MS ketika tampil sebagai pembicara pada seminar peran dan fungsi DPRD Sumut dalam menyalurkan aspirasi rakyat serta lembaga perwakilan rakyat yang digelar FH UMA dan LP3SU, sabtu (27/11) dikampus jalan kolam medan estate. Anggota dewan riset Pemprovsu ini melihat, aktivitas lain dewan yang menyakitakan hati rakyat budaya study banding keluar daerah, tetapi hasilnya tak pernah terealisasi .study banding itu tak lebih dari sekedar rekreasi, dan terkadang bersama anak istri.



C. Hasil wawancara

• PEMERINTAHAN

1. Narasumber: Hj ike hikmawati SS.
2. Jabatan: komisi 4 DPRD kota cimahi ( kordinatanor bagian kesehatan)
3. Isi wawancara: menurut narasumber, DPR sebenarnya mem iliki tanggung jawab yang begitu besar. 1 anggota DPR bertanggung jawab atas 5000 aspirasi massyarakat. Menurut beliau sebenarnya anggota DPR bisa dengan wajar menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan mereka tidak akan menyelewengkan kewajiban mereka, asalkan mereka mentaati asas kepatutan. Artinya fasilitas yang diberikan harus digunakan sesuai keperluan dan tidak disalahgunakan.

•  Narasumber terkait

1. Narasumber: ibu tati
2. Jabatan: guru senior SMAN 1 cimahi ( penjaga perpustakaan)
3. Isi wawancara: kinerja DPR sekarang masih kurang. Buktiknya masih banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat paripurna, masih berjalan di tempat. Laapisan bawah tambah miskin, lapisan atas tambah kaya

1. Narasumber: Amirudin
2. Profesi: tukang parkir
3. Isi wawancara: menurut bapak amirudin, kinerja kerja anggota DPR itu malas.Bisanya hanya foya- foya saja. Bapak amirudin pun berpendapat. Seharusnya DPR itu jangan hanya omong doang. Tapi harusmembuktikan janji- janji yang mereka umbar pada saat pemilu.Akan lebih baik jika mereka bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta memperbaiki negara indonesia ke arah yang lebih baik.

• Kebijakan Publik

A.Kebijakan pemerintah                           

•  UUD 1945

1. PASAL 18A Ayat 2 tentang pemerintahan daerah.
2. PASAL 22D Ayat 1 tentng DPD.

• UU

1. PASAL 80 Ayat 2 UU parlemen 2009 tentang fungsi untuk optimallisasi kinerja DPR.

B. Partsipasi Masyarakat

• LSM: Lebih mengawasi jalannya pemerintahan, agar para wakil rakyat dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan hak yang mereka terima.

• Parpol: Dalam pemilihan kadar partai harus dilaksanakan lebih ketat, agar saat mereka menjadi anggota dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan bijaksana.

C.Anggota DPR:

1. Melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab dan lebih profesional.
2.  Harus mendahulukan hak umum (melaksanakan aspiasi masyarakat) daripada hak pibadi.
3. Melaksanakan hal yang terpenting terlebih dahulu untuk rakyat (memajukan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan untuk masyarakat)
4. DPR bisa dengan wajar menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan mereka tidak akan menyelewengkan kewajiban mereka, asalkan mereka mentaati azas kepatutan.

from : 2 IPA 6