BUDAYA POLITIK

PENGRTIAN BUDAYA PULITIK

Istilah politib berasal dari kata polis yang berarti Negara atau kota, sehingga istilah politik menunjukan hubungan kusus antar manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan kusus antar manusia itu timbul aturan, kewarganegaraan, kelakuan penjabat, legalitas, & akhirnya kekuasaan.
Budaya politik merupakan system nilai & keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti masyarakat umum dengan elitnya.
Kata politik terbagi atas 2 orientasi pokok, sebagai berikut:
- Menunjukan segi kehidupan manusia untuk kekuasaan (power relation), misalnya kejahatan politik, kebebasan politik, kegiatan politik, & hal” politik.
- Tujuan yang hendak di capai (goals), misalnya politik keuangan, politik luar negeri, politik dalam negeri dan politik ekonomi.
Beberapa pengertian Budaya Politik:
- Budaya politik adalah aspek politik dari nilai” yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, & mitos.
- Budaya politik dapat di lihat melalui aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama (1): menekan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasoinalisme. Yang ke dua (2): aspek generic menganalisis bentuk peranan, & ciri” budaya politik, seperti militant, utopis, terbuka, atau tertutup.
- Hukayat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai” & prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militasi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.
KOMPONEN” BUDAYA POLITIK
Menurut Ranney, budaya politik memiliki komponen utama, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientation) & orientasi efektif (affective orientations).
Sedangkan menurut Almond dan Verba, budaya politik mengandung tiga komponen objek politik, yaitu:
- Orientasi kognitif :berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, &segala kewajiban serta input maupun outputnya.
- Orientasi afektif : berupa perasaan terhadap system politik, peranannya, para actor, & penampilannya.
- Orientasi evaluatif : berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan criteria informasi dan perasaan.

TIPE BUDAYA POLITIK
BERDASARKAN SIKAP YANG DITUNJUKAN:
- BUDAYA POLITIK MILITAN tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari altrnatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menentang.
- BUDAYA POLITIK TOLERANSI adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus di nila. Budaya politik ini berusaha mencari consensus yang wajar, yaitu selalu membuka pintu untuk kerja sama.
BERDASARKAN ORIENTASI POLITIKNYA:
- Budaya politik parochial (parochial political culture) : tipe budaya ini menunjukan masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakatnya yang di sebabkan oleh factor kognitif, misalnya tingkat pendidikannya yang relative rendah.
- Budaya politik kaula (subject political culture) : tipe budaya ini menunjukan bahwa masyarakat yang bersangkutan sudah relative maju (baik social maupun ekonomi) tetapi masih bersifat pasif.
- Budaya politik partisipan (participant political culture) : tipe budaya politik ini menunjukan kesadaran politik sangat tinggi.

MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
Menurut Almond dan Powell membagi tiga kategori system politik, yaitu:
- System” primitive yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat).
- System” tradisional, dengan struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda, dan suatu kebudayaan subjek.
- System” modern, di mana struktur” politik yang berbeda” (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa) berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan.
Alfian mengklasifikasikan system politik menjadi empat tipe, yaitu:
- System politik otoriter/totaliter
- System politik anarki
- System politik demokrasi
- System politik demokrasi dan transisi
Ramlan surbakti mengklasifikasikan system politik dengan empat macam criteria, yaitu:
- System politik otokrasi tradisional
- Sistem politik totaliter
- System politik demokrasi
- System politik Negara berkambang
 ALAT YANG DI JADIKAN PERANTARA DALAM SOSIALISASI POLITIK.
- Keluarga.
Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efektif dan efisien adalah keluarga. Dalam keluarga, orang tua dan anak sering mlakukan orbrolan ringan tentang segalah hal yang menyangkut politik, sehingga tanpa di sadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang di serap oleh si anak.
- Sekolah.
Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertenti yang mengantung nilai” politik teoritis maupun praktis.
- Partai politik.
Adalah berperan sebagai agen sosialisasi politik, sarana komunikasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana penetur konflik.
Tujuan di bentuknya partai politik:
1.mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 (alinea pertama).
2.mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalamnegara kesatuan republic Indonesia.

 Tingkat partisipasi politik
- Menduduki jabatan politik atau administratif
- Mencari jabatan politik atau administratif
- Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- Keanggotaan aktif suatu organisasi semu plitik
- Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
- Voting (pemberian suara)

PERAN SERTA BUDAYA POLITIK
 PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi politik adalah kegeiatan seseorang atau sekelompok orang atau ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan Negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah
 BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLiTiK.
KONVENSIONAL:
- Pemberian suara (voting)
- Diskusi politik
- Kegiatan kampanye
- Membentuk dan bergabung pada kelompok kepentingan
- Komunikasi individual dengan penjabat politik/administrative
NONKONVENSIONAL:
- Pengajuan petisi
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi
- Mogok
- Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, pembakaran.
- Tindak kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang grilya/ revolusi.
 DEMOKRASI PANCASILA
Demokrasi pancasila termuat dalam sila ke empat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada hakikatnya adalah sebuat kegiatan kenegaraan bangsa Indonesia. Kegiatan kenegaraan Indonesia di dasarkan pada:
- System hukum dasar
- System undang-undang dasar
- System hukum dasat tidak tertulis
- System garis besar haluan Negara
- System permusyawaratan/perwakilan
 SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Bsistem politik di Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen UUD 1945.
Dalam system politik di Indonesia, terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu:
- Lembaga eksekutif.
Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Lembaga legislative.
Lembaga lgislatif terdiri atas MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan DPR.
- Lembaga yudikatif
Merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh ,Mahkama Agung (MA) dan badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.
Adapun lembaga tinggi Negara, yaitu:
- Badan pemeriksa keuangan (BPK)
Fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dan melaporkan kepada DPR selaku badan yang menyetujui APBN.
- Badan pertimbangan agung (DPA)
Fungsi utamanya adalah member jawaban atas pertanyaan presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, seni budaaya,dan militer.

perbedaan pemilu

Perbedaan pemilu di Indonesia dan di amerika


Di Indonesia :
- partai ada banyak (alesanya agar demokratis tapi lebih ke menghambur-hamburkan uang dana kampanye).
- calon presiden ada banyak(g pada malu,g punya kemampuan asal punya uang dan pendukung lalu siap maju ke pilpres............MEMALUKAN).
- setiap partai berlomba-lomba mengajukan calon presiden (biar dikira tetep eksis kali).
- pemilu ada 2 kali yaitu untuk memilih partai dan calon presiden,pemilu yang lalu pilpres ada 2 tahap.
- g jelas partai yang menang ma partai yang jadi oposisi coz yang di kabinet juga udah punya jatah jumlah yang duduk di kabinet.
- DPR juga kaya mengelompok sendiri-sendiri sesuai partai,jadi kalo ada kasus bukan g mungkin semua yang terlibat orang-orangnya juga 1 golongan (:inget kasus agus cokro????:)








Di Amerika :
- partai hanya 2 yaitu partai demokrat dan partai republik.
- karena hanya ada 2 partai maka hanya ada 2 calon presiden.
- calon presiden masing-masing partai terlebih dahulu di seleksi melalui konsesi yang melibatkan kader masing-masing partai.
- dalan konsesi hanya masyarakat yang mendaftar dalam partai atau terdaftar yang boleh ikut menentukan calon presiden.
- karena ada 2 partai maka salah satu akan menjadi partai penguasa dan partai yang lain menjadi partai oposisi.
- pemilu dilakukan 2 kali yaitu pemilu untuk pemilih umum atau masyarakat dan pemilu yang diikuti oleh para senator,kalo di Indonesia kaya jaman dulu ada fraksi utusan daerah yang jumlahnya ada 438 orang senator atau anggota senat semacam DPR-nya Amerika.

PRO DAN KONTRA PENGGUNAAN FASILITAS DPR

PRO DAN KONTRA PENGGUNAAN FASILITAS DPR

1. Rumusan Masalah : bagaimana pro dan kontra tentang penggunaan fasilitas DPR?

2. Data :

A. Media Cetak

• study banding DPRD Cimahi dilaporkan.

Isi berita : Tentang rencana study banding DPR kota Cimahi yang didalamnya terjadi penyimpangan.

• Itoc : Dewan Jangan Asal Ngomong ! (Kisruh Pembangunan Bandung Cimahi Junction)

Isi berita : Berita ini berisi tentang pembangunan pusat niaga Bandung Cimahi.

• DPRD usulkan anggaran tambahan Rp.6,21 Miliar

Isi berita : berita ini tentang anggota DPRD yang kembali meminta tambahan Rp.6,21 Miliar untuk APBD.

• Puan siap beri sanksi Tegas

Isi berita : berita ini tentang sejumlah pejabat yang berkunjung keluar negeri ketika negara kita dirundung bencana.

• Fraksi DPR sepakat rombak anggota BK

Isi berita : pimpinan DPR akan merombak anggota BK, yang melanggar kode etik saat study banding ke Yunani.

• DPR harus belajar dari kegagalan Proglenas

Isi berita : DPR diminta beljar untuk menyusun RUU, jangan sibuk saja study banding ke luar negeri.





B. Media Elektronik

• Fasilitas mewah tak pengaruhi produktifitas anggota DPR

Isi Berita : Kinerja DPR selama ini yang masih kurang dari harapan masyarakat banyak,membuat para politisi yang ngantor disenayan ini dinilai belum layak mendapatkan gedung baru dengan fasilitas Wah. Apalagi fasilitas itu juga kecil korelasinya dengan produktifitas kerja.

•  Kinerja Anggota DPR RI memburuk

Isi Berita : Survei yang dilakukan lembaga peneliti Charta Politik mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota DPR 2009-2014 lebih buruk bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

• Evakuasi kinerja Anggota DPR : Perintah UU MD3 dan Tata tertib DPR

Isi Berita : Pengaturan tentang kewajiban DPR menyampaikan laporan kinerja tersebar dibeberapa ketentuan dalam UU MD3, berdarkan alat kelengkapan yang diperintahkan, misalkan Pasal 96 ayat (7) untuk komisi, Pasal 102 ayat (1) huruf i untuk badan legislasi, Pasal 127 ayat (4) untuk badan kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga pada pasal 133 huruf e, dan pasal 120 ayat (2) untuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kewajiban menyampaikan laporan kinerja tidak hanya ditujukan kepada alat kelengkapan, namun juga anggota DPR yang merupakan (anggota) fraksi, sebagaiman diatur dalam pasal 80 ayat (2).

• Kinerja Anggota DPR Periode 2004-2009 Dinilai sangat lemah.

Isi Berita : Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan, setiap mekanisme pengambilan keputusan di DPR sudah cukup jelas, DPR selalu berusaha membangun check and balance dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “ Boleh- boleh saja beliau ( Amin Rais ) mengatakan seperti itu, saya tidak mengerti apa maksudnya, saya anggap pernyataan itu tidak benar,” katanya sebelum melakukan hearing dengan DPRD Papua di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/02), menanggapi pernyataan mantan ketua MPR Amin Rais, yang menyatakan untuk kesekian kalinya, bahwa DPR periode saat ini hanya sebagai tukang stempel kebijakan Pemerintah.

• Anggota DPR sering bolos

Isi Berita : JAKARTA – Politisi Partai Amanat Nasional, Ratu Munawaroh, menjadi terkenal karena pada masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat antara 5 april sampai 18 Juni 2010, tercatat tak pernah hadir di sidang Paripurna. Apa penjelasan Fraksi PAN mengenai istri Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.

• Kinerja DPRD Sumut Tak Maksimal

Isi berita : “ Kegiatan anggota dewan cenderung pada rutinitas rapat, dan sangat memilukan rapat cenderung membahas kepentingan dewan sendiri,” ungkap Prof. Dr.Ir .Zulkarnain Lubis MS ketika tampil sebagai pembicara pada seminar peran dan fungsi DPRD Sumut dalam menyalurkan aspirasi rakyat serta lembaga perwakilan rakyat yang digelar FH UMA dan LP3SU, sabtu (27/11) dikampus jalan kolam medan estate. Anggota dewan riset Pemprovsu ini melihat, aktivitas lain dewan yang menyakitakan hati rakyat budaya study banding keluar daerah, tetapi hasilnya tak pernah terealisasi .study banding itu tak lebih dari sekedar rekreasi, dan terkadang bersama anak istri.



C. Hasil wawancara

• PEMERINTAHAN

1. Narasumber: Hj ike hikmawati SS.
2. Jabatan: komisi 4 DPRD kota cimahi ( kordinatanor bagian kesehatan)
3. Isi wawancara: menurut narasumber, DPR sebenarnya mem iliki tanggung jawab yang begitu besar. 1 anggota DPR bertanggung jawab atas 5000 aspirasi massyarakat. Menurut beliau sebenarnya anggota DPR bisa dengan wajar menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan mereka tidak akan menyelewengkan kewajiban mereka, asalkan mereka mentaati asas kepatutan. Artinya fasilitas yang diberikan harus digunakan sesuai keperluan dan tidak disalahgunakan.

•  Narasumber terkait

1. Narasumber: ibu tati
2. Jabatan: guru senior SMAN 1 cimahi ( penjaga perpustakaan)
3. Isi wawancara: kinerja DPR sekarang masih kurang. Buktiknya masih banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat paripurna, masih berjalan di tempat. Laapisan bawah tambah miskin, lapisan atas tambah kaya

1. Narasumber: Amirudin
2. Profesi: tukang parkir
3. Isi wawancara: menurut bapak amirudin, kinerja kerja anggota DPR itu malas.Bisanya hanya foya- foya saja. Bapak amirudin pun berpendapat. Seharusnya DPR itu jangan hanya omong doang. Tapi harusmembuktikan janji- janji yang mereka umbar pada saat pemilu.Akan lebih baik jika mereka bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta memperbaiki negara indonesia ke arah yang lebih baik.

• Kebijakan Publik

A.Kebijakan pemerintah                           

•  UUD 1945

1. PASAL 18A Ayat 2 tentang pemerintahan daerah.
2. PASAL 22D Ayat 1 tentng DPD.

• UU

1. PASAL 80 Ayat 2 UU parlemen 2009 tentang fungsi untuk optimallisasi kinerja DPR.

B. Partsipasi Masyarakat

• LSM: Lebih mengawasi jalannya pemerintahan, agar para wakil rakyat dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan hak yang mereka terima.

• Parpol: Dalam pemilihan kadar partai harus dilaksanakan lebih ketat, agar saat mereka menjadi anggota dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan bijaksana.

C.Anggota DPR:

1. Melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab dan lebih profesional.
2.  Harus mendahulukan hak umum (melaksanakan aspiasi masyarakat) daripada hak pibadi.
3. Melaksanakan hal yang terpenting terlebih dahulu untuk rakyat (memajukan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan untuk masyarakat)
4. DPR bisa dengan wajar menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan mereka tidak akan menyelewengkan kewajiban mereka, asalkan mereka mentaati azas kepatutan.

from : 2 IPA 6

Menjadikan Geng motor sebagai Mitra Masyarakat (?) XI IPA 2

Menjadikan Geng motor sebagai Mitra Masyarakat (?)
  Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di negara ini yaitu Negara Indonesia. Salah satunya adalah masalah geng motor. Bisa dibilang geng motor termasuk sampah masyarakat karena merugikan Masyarakat, selalu bertindak negative. Karena itu geng motor di cap buruk oleh warga dan masyarakat. Pada saat ini geng motor sudah merambah ke kalangan siswa-siwa sekolah. Oleh karena itu, didalam artikel ini kita membicarakan “Menjadikan geng motor menjadi mitra masyarakat”.             Pasti banyak yang bertanya-tanya . "geng motor jadi mitra masyarakat ???" dan mereka berpendapat tidak mungkin bisa menjadi mitra masyarakat.
             Sesuai dengan yang kami cari di Media cetak bahwa geng motor tidak dapat menjadi mitra masyarakat karena menurut masyarakat geng motor sangat berbahaya sesuai dengan bukti yang ada di media cetak, geng motor serig melakukan perbuatan anarkis terhadap masyarakat yang dikenal bahkan yang tidak dikenalnya. Jika hasil dari mewawancarai petinggi-petinggi geng motor, Mereka mengemukakan bahwa sebenarnya geng motor tidak memiliki tujuan buruk. Namun anggotanya karena merasa memiliki derajat yang tinggi, banyak yang melakukan hal buruk seolah-olah mereka berkuasa. Walaupun mereka sebenarnya tidak memiliki kekuasaan tapi mereka berpikir mereka memiliki kekuasaan dan menyalah gunakan kekuasaan tersebut. Sedangkan hasil mewawancarai Aparat, Menurut kebanyakan polisi, geng motor memberikan dampak buruk terhadap masyarakat namun menurut polisi , geng motor dapat dijadikan mitra polisi. Salah satu contohnya, geng motor terkadang melaporkan kasus-kasus kepada polisi. Banyak sekali informasi yang kita dapat di internet yang berhubungan dengan geng motor, kesimpulan kami Geng motor dapat menjadi mitra masyarkat karena pada awalnya geng motor adalah sebuah klub untuk membentuk otomotif tetapi karena adanya oknum terjadilah perpecahan. Dulu biasanya yang melakukan tindakan anarki adalah anggota baru dari geng motor tersebut yang menenjukan eksistensinya sebagai anak geng motor. Tapi sekarang disalah gunakan. Kami pun mencoba mencari maslah - maslah yang bersangkutan dari berbagai media :

Media cetak :
Salah satu media cetak yang berjudul "Kapolres Menembak Geng Motor !"
Di Media cetak tersebut menceritakan bahwa geng motor yang berjumlah 7 anggota XTC tiba-tiba saja mengahajar warga Kampung Mekarrasa tanpa alasan yang jelas. Warga pun sudah menindak tegas dengan melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Dan polisi pun menindak mereka dengan menembak salah satu anggota Geng motor XTC tersebut. Polisi Berpendapat

"Kami bisa melakukan tembak ditempat, kami tidak ingin warga kabupaten bandung menjadi resah dengan aksi geng motor yang berutal"

Media Elektronik :
Di media elektronik lebih tepatnya internet, banyak tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa geng motor bisa menjadi mitra masyarakat. Contohnya di artikel yang berjudul " Geng motor Bandung : "Dekati Bukan Tembak Mereka"
Di artikel tersebut mnyatakan bahwa pemerintah dapat menjadikan geng motor sebagai Mitra masyarakat. Dengan cara mendekati mereka. Maksudnya mendekati adalah membujuk tapi jika tetap tidak jera bujukan tersebut dapat diiringi dengan Kekerasan atau tindakan yang lebih tegas.
Polisi sering sekali mengadakan razia geng motor

anggota xtc yang tertangkap

Wawancara Aparat  :
Kami mencoba wawancara salah satu Aparat kepolisian "deni Rusnandar S.H". Beliau berpendapat bahwa pihak kepolisian sering sekali menindak geng motor tersebut dengan merazia. Razia merupakan salah satu cara mebujuk geng motor agar bisa menjadi mitra masayarakat. Geng motor sering beroperasi pada malam hari. Kebanyakan dari geng motor adalah siswa-siswa sekolah. Polisi masih berharap bahwa geng motor dapat menjadi mitra masyarakat.

 anak" muda jaman sekarang mainannya udah motor dulu kan motor"an main"an hehe:)



Bahkan ada salah satu anggot geng motor yang sudah berusia Lanjut .

Wawancara Narasumber :
Kami mewawancarai salah satu ketua dari anggota geng motor Brigez. Beliau berpendapat bahwa geg motor bisa saja menjadi mitra masyarakat. Tetapi masyarakat sudah mencap buruk geng motor sebagai orang-orang yang selalu bertindak negatif sehingga mereka pun tidak berkeinginan untuk melakukan hal yang positive.


                   Dari masalah tersebut kami menyimpulkan bahwa seharusnya Ketua geng motor yang bersangkutan bisa lebih bertanggung jawab terhadap anak buahnya agar gengnya tidak dianggap buruk oleh warga dan masyarakat semuanya.  Salah satunya meluangkan waktu untuk ikut berpatisipasi dalam kebersihan, melakukan gotong royong bersih-bersih. Dengan cara seperti itu Geng motor sedikit bisa diakui sebagai mitra masyarakat di mata masyarkat. Pemerintah  sudang sangat sering sekali menindak anggota-anggota geng motor yang berbuat tidak baik seperti razia. Tetapi anggota-anggota tersebut masih belum jera. Oleh karena itu, pemerintah butuh kebijakan baru untuk menanggapi anggota-anggota geng motor nakal tersebut. Masyarakat pun ikut berpatisipasi terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat ikut membatu, salah satunya melaporkan anggota-anggota geng motor nakal tersebut pada polisi.


from: 2 ipa 2 "angkatan 2009-2010"